Bagi Pupuk Gratis 15 Tahun, A. Mario: Kritik Lapangan, Itu Bentuk Dukungan Swasembada Pangan
INDEPENDEN.CO.ID JAKARTA - Pengalaman mendampingi dan berdialog langsung dengan petani di berbagai daerah selama bertahun-tahun membuat pemerhati pertanian nasional AUM–Andi Undru Mario memahami secara dekat kebutuhan, kendala, sekaligus harapan petani di lapangan. (22/09/26)
Di tengah pemerintah yang terus menggaungkan agenda ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional, AUM menilai suara dan realitas petani harus menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan, terlebih ketika sektor pertanian menghadapi tekanan dan ketidakpastian akibat krisis global.
Formulator Pupuk Super Tani Indonesia itu mengungkapkan, selama sekitar 15 tahun terakhir dirinya turut menginisiasi pembagian pupuk gratis kepada petani di sejumlah daerah, khususnya ketika terjadi kelangkaan pupuk dan petani mengalami kesulitan memperoleh sarana produksi.
Bagi Andi, kegiatan tersebut bukan sekadar pembagian pupuk, tetapi bagian dari kepedulian dan upaya untuk hadir langsung menjawab persoalan yang dihadapi petani.
Pengalaman panjang bersentuhan dengan petani tersebut membuat Andi memahami bahwa persoalan pertanian tidak berhenti pada ketersediaan lahan atau kemampuan petani mengolah tanah. Ketersediaan pupuk, sarana produksi, akses terhadap teknologi, pendataan petani, produktivitas, hingga kepastian dukungan pemerintah merupakan rangkaian persoalan yang saling berkaitan.
Karena itu, ia mendorong adanya perbaikan sistem bantuan dan dukungan pertanian agar benar-benar menyentuh petani yang aktif melakukan produksi.
Hal tersebut disampaikan Andi dalam Diskusi Media 2026 bertajuk “Menjaga Ketahanan dan Swasembada Pangan di Tengah Krisis Global” yang digelar DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) di Rarampa Resto & Bar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (20/9/2026).
Andi mengatakan, persoalan petani tidak cukup dilihat hanya dari sisi kebijakan di atas kertas. Realitas di lapangan harus menjadi ukuran penting, sehingga berbagai program pemerintah benar-benar dapat dirasakan oleh petani yang membutuhkan.
“Jangan sampai ada petani yang benar-benar menggarap lahan tetapi justru tidak mendapatkan dukungan karena persoalan administrasi atau data,” tegas Andi.
Menurutnya, petani harus ditempatkan sebagai aktor utama pembangunan ketahanan pangan nasional, bukan sekadar penerima bantuan.
Karena itu, selain memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah juga perlu membuka ruang yang lebih luas bagi inovasi teknologi, sarana produksi, serta berbagai solusi yang dapat membantu petani meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha taninya.
“Petani harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam pembangunan ketahanan pangan. Ketika petani sejahtera, produktivitas meningkat, dan lahan pertanian terlindungi, maka ketahanan pangan nasional juga akan semakin kuat,” ujarnya.
Andi menilai, keberpihakan kepada petani tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem produksi pertanian yang berkelanjutan, sehingga petani memiliki kemampuan untuk terus berproduksi dan meningkatkan kesejahteraannya.
Dalam konteks tersebut, ia menilai perbaikan sistem pendataan petani menjadi salah satu bagian penting. Data penerima bantuan idealnya tidak hanya mencatat identitas administratif, tetapi juga menggambarkan kondisi nyata petani dan lahan yang dikelola.
“Pendataan harus berbasis by name, by address, and by land. Artinya, harus jelas siapa petaninya, di mana alamatnya, dan berapa luas lahan yang benar-benar digarap,” kata Andi.
Bagi Andi, memahami petani berarti memahami kondisi nyata yang mereka hadapi. Apa yang dibutuhkan petani, apa yang menjadi kendalanya, dan dukungan seperti apa yang benar-benar dapat membantu mereka meningkatkan produksi, harus menjadi pertimbangan dalam membangun kebijakan pertanian.
Ia menegaskan, kritik terhadap persoalan di lapangan bukan dimaksudkan untuk melemahkan program pemerintah, melainkan menjadi bagian dari upaya memperkuat agenda besar ketahanan dan swasembada pangan nasional.
“Kita harus memberikan dukungan terhadap pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Tetapi dukungan itu juga harus disertai kritik yang konstruktif,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP SPRI Heintje Mandagi mengatakan, pers memiliki peran penting dalam membuka ruang dialog mengenai berbagai persoalan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Pers tidak hanya bertugas memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga membuka ruang dialog untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Heintje.
Diskusi Media 2026 tersebut menghadirkan Mantan Irjen Kementerian Pertanian Jan Samuel Maringka serta wartawan dari sejumlah media televisi dan online nasional.
Tekad Kami Hanya Satu, Petani Indonesia Harus Maju 🌾🇮🇩. (Muh Yusri)
