LPJ Keuangan Pengurus Masjid Besar Al Muttaqin Siwa Ditolak Jamaah, Diberi Waktu 10 Hari untuk Diperbaiki
INDEENDEN.CO.ID WAJO SULSEL– Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan Pengurus Masjid Besar Al Muttaqin Siwa periode 2023–2026 mendapat penolakan dari sebagian besar jamaah dalam rapat penyampaian laporan keuangan yang berlangsung di dalam masjid, Senin (16/11/2026).
Penolakan tersebut dipicu karena laporan keuangan yang disampaikan dinilai belum memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jamaah menilai laporan yang dibacakan belum disertai rincian penggunaan anggaran maupun bukti pendukung setiap item belanja selama masa kepengurusan.
Sejumlah jamaah menyampaikan keberatan dan meminta agar LPJ keuangan tersebut diperbaiki sebelum dilakukan pembubaran kepengurusan lama dan pembentukan pengurus baru.
Dalam forum tersebut, suasana rapat sempat berlangsung sedikit tegang. Namun, sejumlah jamaah tetap memberikan masukan agar pengurus segera melengkapi laporan secara terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan.
Diketahui, Pengurus Masjid Besar Al Muttaqin Siwa periode 2023–2026 terdiri atas Ketua BP, Sekretaris BF, dan Bendahara SDR.
Kegiatan tersebut dihadiri Camat Pitumpanua Arriyanti Marzuki, Kapolsek Urban Pitumpanua Kompol Anwar, Kepala KUA Pitumpanua Ambo Lahang, serta Ketua Pelaksana Pemilihan Pengurus Masjid, Ashar Sultan.
Dalam forum itu, jamaah memberikan tenggang waktu selama 10 hari kepada pengurus lama untuk menyampaikan kembali LPJ keuangan yang telah diperbaiki dan dilengkapi dengan rincian penggunaan anggaran.
Salah seorang jamaah, Hamsing Ismail, membenarkan dirinya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penyampaian LPJ tersebut. Ia menilai laporan keuangan yang dibacakan Sekretaris BF belum memenuhi standar pertanggungjawaban keuangan organisasi.
"Bagaimana mungkin LPJ keuangan hanya satu lembar dan sekadar dibacakan? Kami menginginkan adanya rincian penggunaan anggaran, termasuk sub-item belanja selama tiga tahun kepengurusan. Dengan demikian, jamaah dapat mengetahui secara jelas ke mana penggunaan dana tersebut," tegas Hamsing.
Ia juga menyebutkan bahwa nilai pengelolaan keuangan yang dipersoalkan mencapai sekitar Rp2,3 miliar. Karena itu, menurutnya, diperlukan pemeriksaan dan pencocokan dokumen secara menyeluruh terhadap setiap pos penerimaan maupun pengeluaran.
"Kami yakin laporan keuangan ini masih bisa dilengkapi. Jika dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti dan dokumen, kami bersama tim audit akan mempertimbangkan langkah pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH)," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua MOI Wajo, Marsose, menyampaikan rencana untuk menempuh langkah hukum terkait dugaan penjualan aset KUD yang dibeli oleh pengurus masjid besar Al Muttaqin Siwa disebut-sebut dilakukan tanpa didahului rapat anggota tahunan ( RAT ) dan berita acara persetujuan dari Anggota koperasi.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka, termasuk menyangkut dasar kewenangan, mekanisme pengambilan keputusan, serta dokumen administrasi atas transaksi aset dimaksud.
Marsose menyatakan akan mengkaji persoalan tersebut sebelum mengambil langkah pelaporan kepada pihak berwenang.
Jamaah berharap pengurus lama dapat memenuhi tenggang waktu 10 hari yang telah diberikan, sehingga seluruh laporan keuangan dapat disampaikan secara transparan, terperinci, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi pengelolaan keuangan masjid dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga amanah jamaah serta kepercayaan masyarakat terhadap pengurus rumah ibadah.(Tim)

