BREAKING NEWS

Marsose Minta Aset KUD Bahagia di Siwa Ditelusuri, Tegaskan Pelepasan Harus Melalui Keputusan RAT


INDEPENDEN.CO.ID
WAJO SULSEL
– Polemik laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan pengurus Masjid Besar Al Muttaqin Siwa kembali mendapat perhatian. Marsose Gala, selaku anggota dan Manager KUD Bahagia, meminta agar status aset atau barang inventaris koperasi yang berkaitan dengan kompleks Masjid Raya Al Muttaqin Siwa diperjelas melalui mekanisme organisasi yang sah.

Marsose mengungkapkan bahwa dirinya masih menunggu penyempurnaan LPJ keuangan pengurus Masjid Besar Al Muttaqin Siwa. Menurutnya, apabila aset tersebut tidak tercatat sebagai hibah resmi dari KUD Bahagia untuk kepentingan kompleks Masjid Raya Al Muttaqin Siwa, maka persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut.

"Saya menunggu penyempurnaan LPJ keuangan pengurus Masjid Besar Al Muttaqin Siwa. Bilamana aset tersebut tidak memiliki dasar hibah yang sah dari KUD Bahagia, saya meminta kepada pihak berwajib untuk melakukan penyelidikan (lidik), karena itu merupakan aset atau barang inventaris KUD Bahagia," ungkap Marsose.

Ia menegaskan, pelepasan aset koperasi, baik melalui mekanisme jual beli maupun hibah, tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi.

Lanjut Ketua MOI Kabupaten Wajo ini, aset atau barang inventaris koperasi pada prinsipnya merupakan kekayaan koperasi yang menjadi kepentingan seluruh anggota, bukan milik pribadi pengurus.

"Perlu diketahui, aset atau barang inventaris KUD Bahagia merupakan kekayaan koperasi yang menjadi hak dan kepentingan anggota, bukan milik pribadi pengurus. Pengurus hanya menjalankan kewenangan organisasi secara terbatas sesuai AD/ART dan masa jabatan yang telah ditentukan," tegasnya.

Marsose juga menyoroti dugaan belum terpenuhinya aspek administrasi dan prosedur sebelum adanya transaksi atau penyerahan dana sebesar Rp50 juta kepada pihak yang mengklaim sebagai pengurus atau Ketua KUD Bahagia.

Menurutnya, terdapat sejumlah dokumen penting yang perlu diperiksa untuk memastikan keabsahan proses pelepasan aset tersebut, antara lain:

1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengurus KUD Bahagia.

2. Daftar hadir anggota dalam RAT untuk memastikan terpenuhinya kuorum.

3. Buku daftar keanggotaan KUD Bahagia.

4. Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT).

5. Berita Acara RAT yang memuat keputusan serta persetujuan anggota terkait pelepasan aset koperasi.

Ia menilai, dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam menguji apakah proses pengalihan aset berupa kantor beserta tanah milik KUD Bahagia telah dilakukan berdasarkan keputusan anggota dan ketentuan organisasi.

"Berita Acara RAT sangat penting karena harus memuat persetujuan anggota KUD Bahagia mengenai status aset atau barang inventaris, apakah akan diperjualbelikan atau dihibahkan kepada Masjid Raya Al Muttaqin Siwa. Tanpa kejelasan dokumen dan prosedur tersebut, legalitas proses pengalihan aset patut dipertanyakan," jelasnya.

Marsose menambahkan, apabila ditemukan adanya pengalihan aset tanpa persetujuan anggota dan tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam AD/ART maupun ketentuan perundang-undangan, maka persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Diketahui, Marsose Gala menyampaikan pandangannya berdasarkan kapasitasnya sebagai anggota, Manager, mantan pengurus, serta pernah menjabat Sekretaris I dan Sekretaris II KUD Bahagia.

Ia berharap seluruh pihak mengedepankan transparansi, keterbukaan administrasi, dan penyelesaian berdasarkan aturan hukum agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi persoalan yang berkepanjangan di tengah masyarakat.(Tim)