Laut Sebagai Ideologi: Geopolitik Nusantara Melawan Hegemoni Global

INDEPENDEN.CO.ID | JAKARTA — Dunia kembali diingatkan pada satu kebenaran lama, siapa menguasai laut, ia mengendalikan dunia. Eskalasi Amerika Serikat terhadap Venezuela di Laut Karibia bukan sekadar konflik bilateral, melainkan manifestasi telanjang dari geopolitik hegemonik, ketika kekuatan besar menempatkan dirinya di atas hukum internasional dan menggunakan laut sebagai instrumen tekanan politik, ekonomi dan ideologis.

Pengerahan kapal induk, militerisasi perairan, dan kriminalisasi kepemimpinan negara berdaulat menunjukkan bahwa laut telah lama kehilangan makna netralnya. Ia berubah menjadi arena perebutan kekuasaan global, di mana yang kuat menulis hukum, dan yang lemah dipaksa patuh.

Konflik di Laut Karibia bahkan mengguncang pasar keuangan dunia. Euro tertekan, dolar AS menguat. Ini membuktikan bahwa kekuatan laut bukan hanya soal meriam dan kapal perang, tetapi juga tentang siapa yang mengendalikan sistem ekonomi global. Senjata hari ini bukan hanya misil, melainkan mata uang.

Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko, melihat pola ini sebagai wajah lama imperialisme dalam bentuk baru.

"Geopolitik modern bekerja melalui laut dan keuangan. Ketika konflik maritim terjadi, sistem moneter global ikut diguncang. Inilah wajah kekuasaan global hari ini," tegasnya, pada Rabu (7/1).

Venezuela bukan anomali. Ia adalah cermin bagi bangsa-bangsa berdaulat yang memiliki sumber daya strategis, posisi maritim penting, namun berada di luar orbit kekuasaan Barat. Tuduhan narkotika, isu demokrasi, dan hukum internasional sering kali menjadi bahasa pembenar bagi dominasi geopolitik.

Bagi Indonesia, pelajaran ini sangat jelas: tanpa kesadaran geopolitik maritim, kedaulatan hanya tinggal slogan. Nusantara berada di jalur pelayaran dunia, di simpul energi global, dan di tengah rivalitas Indo-Pasifik. Posisi ini adalah anugerah sekaligus ancaman.

Geopolitik Nusantara bukan sekadar doktrin pertahanan atau konsep teritorial. Ia adalah kesadaran ideologis bahwa laut adalah ruang hidup, ruang budaya, dan ruang perjuangan bangsa. Di sinilah Bung Karno menempatkan Marhaenisme, sebuah ideologi yang berpihak pada rakyat kecil, sebagai roh negara.

Marhaen hari ini bukan hanya petani dan buruh, tetapi nelayan, masyarakat pesisir, dan ekonomi maritim rakyat yang pertama kali merasakan dampak hegemoni global.

"Kekuatan laut tanpa keberpihakan pada Marhaen hanya melahirkan kolonialisme baru," kata Bayu.

Peringkat TNI Angkatan Laut sebagai kekuatan ke-4 dunia bukan sekadar angka statistik. Ia adalah modal sejarah. Namun kekuatan keras tanpa arah ideologis hanya akan menjadi alat. Di sinilah Asta Cita Prabowo–Gibran menemukan relevansinya: menjadikan kedaulatan, kemandirian, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan strategi maritim.

Politik luar negeri bebas aktif tidak cukup berhenti pada diplomasi; ia harus hidup dalam keberanian geopolitik, kemandirian ekonomi laut, dan keberpihakan pada rakyat pesisir.

Kebangkitan Nusantara menuju kejayaan bukanlah nostalgia Majapahit, melainkan keputusan ideologis: apakah Indonesia akan berdiri sebagai subjek sejarah atau kembali menjadi objek perebutan global.

Di dunia yang semakin brutal, netralitas tanpa kekuatan dan ideologi hanyalah ilusi. Bangsa kepulauan hanya akan bertahan jika menjadikan laut sebagai ideologi, bukan sekadar batas wilayah.(sa/by)