Presiden Prabowo di Puncak Natal Nasional 2025: Persaudaraan Lintas Iman sebagai Arah Kebijakan Negara

INDEPENDEN.CO.ID | JAKARTA — Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Puncak Peringatan Natal Nasional Tahun 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2026), tidak hanya bermakna simbolik keagamaan, tetapi mencerminkan arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran yang menempatkan persaudaraan, toleransi, dan keadilan sosial sebagai fondasi pembangunan nasional.

Peringatan Natal Nasional tahun ini mengusung tema “Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga”. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa nilai-nilai Natal, kasih, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama, selaras dengan jati diri bangsa Indonesia serta prinsip dasar negara yang berorientasi pada kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, bukan hanya ajaran moral, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan negara yang melindungi seluruh rakyat tanpa kecuali.

Dalam kerangka pemerintahan Prabowo–Gibran, persatuan nasional dan toleransi antarumat beragama diposisikan sebagai prasyarat stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan. Negara tidak boleh absen dalam menjaga harmoni sosial, terlebih di tengah tantangan global dan tekanan ekonomi yang paling dirasakan oleh rakyat kecil.

Presiden Prabowo menyinggung keteladanan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang membangun Masjid Istiqlal sebagai simbol persatuan dengan menunjuk arsitek beragama Nasrani. Teladan tersebut ditegaskan sebagai arah ideologis negara: Indonesia tidak dibangun di atas mayoritasisme, melainkan di atas persaudaraan kebangsaan. Prinsip ini sejalan dengan semangat Marhaenisme Bung Karno, yang menempatkan negara sebagai alat perjuangan untuk melindungi manusia Indonesia seutuhnya.

Pengalaman pribadi Presiden Prabowo turut memperkuat pesan tersebut. Pembangunan masjid di Hambalang yang melibatkan arsitek dan pekerja beragama Katolik, serta pengalamannya membina kelompok musik lintas iman, menunjukkan bahwa praktik toleransi bukan sekadar retorika, tetapi telah menjadi laku hidup yang kini diterjemahkan ke dalam sikap kenegaraan.

Dalam konteks kebijakan, komitmen tersebut tercermin melalui langkah konkret pemerintah bersama panitia Natal Nasional yang menyalurkan bantuan renovasi kepada 100 gereja di 38 provinsi, masing-masing sebesar Rp100 juta, serta bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di tiga provinsi terdampak bencana. Bantuan ini menegaskan bahwa negara hadir bukan berdasarkan identitas keagamaan, melainkan berdasarkan kebutuhan rakyat.

Pendekatan ini sejalan dengan orientasi kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran yang menekankan keadilan sosial, solidaritas nasional, dan keberpihakan pada kelompok rentan. Dalam perspektif Marhaenisme, negara wajib memastikan bahwa pembangunan dan perlindungan sosial menjangkau hingga lapisan paling bawah masyarakat.

Puncak Peringatan Natal Nasional 2025 menjadi penegasan bahwa keberagaman bukan hanya realitas sosial, melainkan modal kebangsaan. Pesan Presiden Prabowo memperlihatkan bahwa persaudaraan lintas iman akan terus dijaga sebagai kebijakan negara, bukan sekadar wacana, demi memperkokoh persatuan nasional dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa stabilitas nasional Indonesia merupakan capaian strategis di tengah geopolitik global yang dipenuhi konflik dan ketidakpastian. Sebagai bangsa besar yang majemuk, Indonesia memiliki potensi perbedaan dan gesekan, namun tetap mampu menjaga perdamaian berkat fondasi persaudaraan kebangsaan.

"Di tengah dunia yang penuh perang dan gejolak, kita patut bersyukur bangsa Indonesia tetap dalam keadaan damai," ujar Presiden.

Dalam kerangka pemerintahan Prabowo–Gibran, stabilitas dipandang sebagai prasyarat utama pembangunan, perlindungan rakyat, dan penguatan kedaulatan nasional. Perdamaian memungkinkan negara fokus memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa yang disegani di tingkat global.

Prabowo juga menyinggung hasil survei global yang dilakukan Harvard University bersama Gallup Poll terhadap hampir 200 negara, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan rakyat tertinggi di dunia.

Presiden mengaku terharu dengan hasil survei tersebut, mengingat masih banyak rakyat Indonesia yang hidup sederhana dan belum sepenuhnya sejahtera. Bagi Prabowo, temuan itu menjadi modal sosial yang sangat berharga sekaligus tanggung jawab besar bagi negara.

"Ini menjadi dorongan bagi kami untuk bekerja lebih keras menjalankan amanah rakyat," ujarnya.

Dalam kerangka kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran, kebahagiaan rakyat dipahami bukan sekadar indikator statistik, melainkan refleksi dari rasa aman, keadilan, dan kepercayaan rakyat kepada negara, nilai yang sejalan dengan Marhaenisme Bung Karno.

Presiden Prabowo turut menyinggung perdebatan mengenai demokrasi dan persatuan. Ia menegaskan bahwa kritik dan koreksi adalah bagian penting dari demokrasi, bahkan menjadi mekanisme pengamanan bagi seorang pemimpin.

Namun, Prabowo mengingatkan bahwa perbedaan pandangan tidak boleh disertai fitnah dan kebohongan yang justru merusak persatuan bangsa.

"Kritik itu bagus. Koreksi silakan. Tapi fitnah itu tidak bagus. Semua agama tidak mengizinkan fitnah," tegasnya.

Ia mencontohkan ajaran lintas agama yang sama-sama melarang kebohongan karena dampaknya yang destruktif bagi kehidupan berbangsa. Kebohongan yang menimbulkan kecurigaan, kebencian, dan perpecahan, menurutnya, dapat menghancurkan negara.

Dalam pidatonya, Presiden juga menegaskan bahwa persatuan nasional tidak harus diwujudkan dengan seluruh kekuatan politik masuk ke dalam pemerintahan. Kerja sama kebangsaan tetap dapat dibangun meskipun berada di luar pemerintahan.

"Bersatu tidak berarti semua harus masuk pemerintah," ujar Prabowo.

Ia menekankan bahwa sebagai Presiden, dirinya bukan milik satu partai atau kelompok, melainkan milik seluruh bangsa Indonesia. Prinsip tersebut tercermin dalam pelaksanaan program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dijalankan tanpa mempertimbangkan peta kemenangan politik.

"Apakah MBG tidak sampai ke daerah yang saya kalah? Tidak ada itu," kata Presiden.

Menanggapi tudingan bahwa MBG bermuatan kepentingan politik Pemilu 2029, Prabowo menyatakan bahwa program tersebut murni ditujukan untuk kepentingan rakyat. Jika kelak rakyat kembali memberikan mandat, hal itu merupakan hak demokratis rakyat dan bagian dari kehendak Tuhan.

Dalam perspektif Marhaenisme, kebijakan seperti MBG dipandang sebagai perwujudan negara yang hadir secara nyata untuk memenuhi hak dasar rakyat, terutama generasi muda, tanpa diskriminasi politik maupun identitas apa pun.(sa/by)