BREAKING NEWS

Efek Perang di Timur Tengah: Ketika Krisis Energi Menjadi Celah Bisnis Ilegal


INDEPENDEN.CO.ID -
Opini Publik — 10 September 2026

Penulis: Rustan

Konflik yang terus bergejolak di Timur Tengah, yang melibatkan Israel, Palestina, Iran, Amerika Serikat, dan berbagai kepentingan geopolitik lainnya, tidak hanya menjadi persoalan politik dan kemanusiaan. Dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor kehidupan dunia, terutama ketika konflik tersebut mengganggu stabilitas pasokan dan harga minyak bumi.

"Ketergantungan dunia terhadap energi fosil membuat setiap gejolak di kawasan penghasil minyak memiliki konsekuensi yang luas. Ketika pasokan minyak terganggu atau harga minyak dunia meningkat, tekanan tersebut pada akhirnya dapat dirasakan hingga ke tingkat konsumen, termasuk di Indonesia. BBM seperti Pertalite dan Solar menjadi bagian yang sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan transportasi, aktivitas ekonomi, industri, hingga kehidupan masyarakat sehari-hari.

Di Indonesia, persoalan harga BBM semakin kompleks karena adanya perbedaan antara BBM bersubsidi dan BBM nonsubsidi. Perbedaan harga tersebut menciptakan selisih nilai atau margin yang cukup besar, sehingga berpotensi menjadi sumber keuntungan yang menggiurkan bagi sebagian pihak.

Di sinilah persoalan mulai muncul.

"Ketika terdapat perbedaan harga yang signifikan, selalu ada peluang bagi oknum untuk menyalahgunakan BBM bersubsidi. Mereka mungkin mengetahui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan aturan atau bahkan melawan hukum, tetapi keuntungan ekonomi yang diperoleh membuat praktik tersebut tetap dilakukan.

Persoalan ini semakin penting diperhatikan di kawasan pertambangan. Aktivitas pertambangan pada umumnya membutuhkan BBM dalam jumlah besar untuk kendaraan, alat berat, pembangkit, maupun berbagai kegiatan operasional lainnya.

Secara regulasi, kegiatan usaha dan industri tertentu seharusnya menggunakan BBM yang sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya, termasuk BBM nonsubsidi. Namun, kenyataan di lapangan tidak selalu berjalan sebagaimana aturan yang tertulis. Celah pengawasan dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk kepentingan kegiatan yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi.

"Kondisi ini tidak hanya merugikan negara dari sisi anggaran subsidi, tetapi juga berpotensi mengganggu masyarakat yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Ketika BBM subsidi bocor ke sektor yang tidak semestinya, beban akhirnya kembali kepada negara dan masyarakat.

Karena itu, situasi geopolitik di Timur Tengah seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus memperbaiki pengawasan distribusi BBM.

Pemerintah tidak cukup hanya memastikan ketersediaan BBM. Yang tidak kalah penting adalah memastikan siapa yang berhak menerima BBM bersubsidi, untuk kegiatan apa BBM tersebut digunakan, dan bagaimana pengawasan distribusinya dari hulu sampai ke konsumen akhir.

Di tengah ancaman gejolak harga minyak dunia, kebocoran subsidi justru dapat menjadi persoalan yang semakin serius. Jangan sampai perang dan konflik di negara lain memberikan tekanan terhadap harga energi dunia, sementara di dalam negeri persoalan semakin diperparah oleh praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Pada akhirnya, ketahanan energi bukan hanya soal memiliki cadangan minyak atau kemampuan mengimpor BBM. Ketahanan energi juga menyangkut ketegasan regulasi, transparansi distribusi, pengawasan yang efektif, serta keberanian menindak pihak-pihak yang menyalahgunakan subsidi.

Perang di Timur Tengah mungkin terjadi jauh dari Indonesia. Namun dampaknya bisa hadir di depan mata kita—melalui harga energi, biaya produksi, harga kebutuhan pokok, dan tekanan terhadap perekonomian masyarakat.

Karena itu, jangan biarkan krisis energi menjadi ladang keuntungan bagi segelintir orang, sementara masyarakat luas harus menanggung akibatnya.

Penulis Rustan