DPP PA GMNI Sampaikan Refleksi Kebangsaan 2025, Soroti Ketimpangan dan Kepercayaan Publik

INDEPENDEN.CO.ID | JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) menyampaikan Refleksi Kebangsaan Tahun 2025 dan Proyeksi Indonesia 2026, yang menyoroti berbagai isu strategis nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kualitas demokrasi, penegakan hukum, hingga persoalan lingkungan hidup.

Mengangkat tema “Kuat Karena Bersatu, Bersatu Karena Kuat”, DPP PA GMNI menilai bahwa stabilitas nasional perlu diimbangi dengan keadilan sosial, demokrasi yang sehat, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

DPP PA GMNI mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 berada di kisaran 5 persen, sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS). Namun demikian, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

PA GMNI menyoroti masih dominannya sektor ekstraktif dalam struktur ekonomi nasional. Organisasi tersebut mendorong penguatan sektor bernilai tambah, pemerataan pembangunan, serta peningkatan peran ekonomi rakyat.

Terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PA GMNI menilai pembenahan tata kelola perlu terus dilakukan. Pembentukan BP Danantara sebagai pengelola aset strategis negara diharapkan dapat berjalan dengan prinsip transparansi dan profesionalisme.

Di bidang politik, DPP PA GMNI menyoroti tantangan demokrasi di era digital, khususnya terkait menurunnya tingkat kepercayaan publik. Penguatan partisipasi masyarakat dan perlindungan hak digital warga negara dinilai penting untuk menjaga kualitas demokrasi.

PA GMNI juga mendorong penguatan mekanisme pengawasan antar-lembaga negara serta keterbukaan dalam proses penyusunan kebijakan publik.

DPP PA GMNI menilai koordinasi dan komunikasi kebijakan pemerintah perlu ditingkatkan agar lebih selaras dan mudah dipahami masyarakat. Narasi kebijakan yang konsisten dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sejumlah bencana banjir dan longsor yang terjadi sepanjang 2025 di beberapa wilayah dinilai sebagai pengingat pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. PA GMNI mendorong perbaikan tata kelola hutan, daerah aliran sungai, serta penguatan mitigasi bencana berbasis masyarakat.

Dalam bidang hukum, PA GMNI menilai perlunya penguatan keadilan substantif dalam penegakan hukum. Banyaknya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai indikator perlunya perbaikan kualitas legislasi nasional.

Menjelang pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru pada 2026, PA GMNI mendorong proses sosialisasi dan evaluasi agar implementasinya sejalan dengan nilai Pancasila dan hak warga negara.

Menutup refleksinya, DPP PA GMNI berharap tahun 2026 dapat menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Refleksi tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. selaku Ketua Umum dan Dr. Abdy Yuhana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI periode 2021–2026.(sa/by)